A woman in me

Hampir semua orang telah mafhum bahwa ASI adalah satu-satunya makanan terbaik bagi bayi pada 6 bulan pertama kehidupannya, dan selanjutnya sampai ia berusia 2 tahun dengan didampingi makanan-makanan pendamping ASI. Asi ekslusif 6 bulan adalah pemberian ASI selama 6 bulan tanpa disertai pemberian makanan atau minuman apapun meski sekadar air putih atau pisang.
Kita tersentak ketika membaca berita bahwa menurut sensus Dasar Kesehatan Indonesia pemberian ASI ekslusif terus menurun. Pada tahun 1997 sebesar42,4 % kemudian turun menjadi 39,5 % pada tahun 2003 (Kompas, 2 Agustus 2008) . Bagaimana dengan 2007? Sayang, belum ada penelitian lanjutan tentang hal tersebut. Tapi dapat diperkirakan persentasi tersebut semakin menurun seiring dengan meningkatnya pemberian susu kaleng (susu formula).
Hal ini tentu sangat memprihatinkan, apalagi ketika diketahui bahwa di negara-negara barat yang notabene lebih maju justru terjadi sebaliknya. Persentasi angka menyusui di Amerika Serikat mencapai 70%, dimana 3 dari 4 ibu menyusui bayi mereka (www.detik.com 2 Mei 2008). Pilihan untuk menyusui memang terletak di tangan ibu. Akan tetapi keberhasilan pemberian ASI sangat tergantung pada dukungan yang didapat ibu dari keluarga dan lingkungannya. Harus diingat bahwa memberikan ASI adalah kewajiban orangtua dan merupakan hak mutlak bayi.
Negara dalam hal ini memiliki peran besar untuk memastikan pemberian ASI ekslusif demi meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Karena bagaimanapun jika tanpa ada dukungan dari negara (pemerintah; eksekutif dan legislatif) maka kemungkinan bagi ibu untuk dapat menyusui bayinya amatlah kecil. Kita memang telah memiliki Kepmenkes RI No. 450/MENKES/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif pada bayi Indonesia.
Akan tetapi Kepmenkes saja tidaklah cukup. Harus ada tindakan tegas yang memberi keleluasaan bagi ibu untuk menyusui bayinya. Seringkali kesulitan ibu untuk menyusui dimulai sejak melahirkan. Tenaga kesehatan yang kurang mengerti akan pentingnya ASI, sehingga malah memberikan susu formula pada bayi yang baru lahir, tanpa memberikan kesempatan inisiasi menyusui dini (IMD). Bayi yang diberikan susu formula apalagi jika menggunakan botol, tentu akan mengalami kesulitan untuk menyusui langsung pada payudara ibunya. Selanjutnya hampir dapat dipastikan ibu akan lebih memilih memberikan susu formula daripada ASI dengan alasan bayi tidak mau menyusu.
Kesulitan menyusui akan meningkat ketika ibu bekerja. Mayoritas ibu yang tidak memberikan ASI beralasan bahwa mereka harus bekerja. Kalaupun ASI dapat diperah, mereka merasa kesulitan karena tidak semua perusahaan atau kantor menyediakan ruang memerah ASI dan minimnya waktu yang diberikan untuk itu. Sedangkan memerah ASI memerlukan suasana yang tenang agar hormon oksitoksin yang memproduksi ASI dapat bekerja dengan baik. Padahal jika tidak diperah secara teratur, maka produksi ASI akan terus menurun karena ASI diproduksi dengan prinsip Demand and Supply. Yakni dimana ada permintaan maka akan ada produksi.
Kurangnya informasi akan manajemen ASI perah (cara memerah, menyimpan dan memberikan ASI perah) menjadi salah satu andil tidak diberikannya ASI pada bayi.
Pemerintah harus menciptakan aturan tegas yang mewajibkan setiap tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan) dan perusahaan tempat ibu bekerja untuk membantu ibu agar dapat memberikan ASI pada bayinya sejak lahir. Kalau perlu diberikan sanksi hukum bagi rumah sakit, klinik yang menyulitkan ibu untuk menyusui bayinya, kecuali untuk alasan medis yang benar-benar terpaksa. Rumah Sakit dan klinik memiliki peranan yang sangat vital untuk dapat mensukseskan pemberian ASI dengan mengajarkan dan mensosialisasikan manajemen ASI.
Begitu juga terhadap perusahaan atau perkantoran, harus ada aturan hukum yang tegas dan jelas untuk memberikan kesempatan bagi ibu untuk memerah ASI.
Pemerintah juga harus memperbanyak ruang-ruang menyusui di tempat-tempat umum seperti pusat-pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan dan bandara. Mungkin Kalimantan Selatan dapat meniru apa yang telah digagas oleh pemerintah daerah Makassar untuk membuat Perda khusus untuk ASI. Peraturan Daerah tentang ASI adalah sebuah langkah awal yang sangat bagus selama perda tersebut menghindari kriminalisasi terhadap ibu. Bukan berarti ibu yang tidak menyusui akan dijatuhkan sanksi hukum, melainkan Perda tersebut haruslah lebih menekankan kepada pembangunan fasilitas yang mendukung pemberian ASI, dan yang tak kalah penting adalah mempergencar sosialisasi manajemen ASI.

Fenomena aliran sesat seakan semakin berkecambah di Indonesia. Rasanya tidak perlu lagi disebutkan apa dan siapa saja yang mengajarkan aliran tersebut. Sebutlah salah satu contoh yakni aliran Al-Qiyadah Al Islamiyah dimana pencetusnya mengaku sebagai nabi. Berbagai pendapat pro dan kontra bermunculan. Beberapa yang pro mengklaim bahwa mengikuti aliran sesat adalah hak asasi manusia dan negara tidak berhak ikut campur apalagi menangkapi para penganut aliran tersebut, beberapa lagi ikut berselindung di balik ajaran pluralisme yang menyamaratakan semua agama. Semua agama memang baik, tapi bagi seorang penganut agama Islam tentu yang paling baik adalah agama Islam karena umat Islam percaya bahwa “inna addina ‘inda Allah al Islam”, satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam.
Islam adalah rahmatan lil alamin. Untuk dapat mengaku dirinya sebagai Islam seorang muslim telah diajarkan untuk mempercayai rukun iman secara keseluruhan. Tidak boleh terpisah-pisah. Bahkan anak TK pun telah hafal rukun iman yang salah satu rukunnya adalah percaya kepada para rasul, yang salah satunya adalah Nabi Besar Muhammad SAW. Percaya kepada rasul tentu bukan asal percaya saja bahwa beliau ada dan merupakan rasul Allah. Akan tetapi juga percaya pada apa yang menjadi sunnah beliau baik itu perkataan maupun tingkah laku. Rasulullah SAW bersabda “la nabiyya ba’di” yang berarti bahwa tidak ada kenabian setelah aku. Aku disini merujuk kepada rasul sendiri. Maka ketika seseorang mengaku-aku sebagai nabi, sederhana saja, berarti ia telah mendustakan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan mereka yang mendustakan nabi berarti telah mengingkari rukun iman, dan selanjutnya mereka yang mengingkari rukun iman adalah keluar dari agama Islam.
Islam sendiri tidak akan mencampuri urusan seseorang yang berada diluar Islam (agama lain). Seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Kafirun ayat 6 “bagimu agamamu dan bagiku agamaku”. Akan tetapi ketika internal Islam itu sendiri dinodai tentu umat Islam tidak akan tinggal diam. Tidak akan ada umat Islam yang rela Nabi Muhammad SAW didustakan (mengingkari bahwa nabi Muhammad adalah khotamul anbiya berarti mendustakan apa yang disabdakan rasul). Sama juga apabila mengada-adakan waktu-waktu shalat (yang 5 waktu diada-adakan menjadi 3 waktu).
Mari kita tinjau kembali pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh seseorang semenjak ia lahir. Akan tetapi, seseorang tersebut tidaklah dapat sesuka hatinya menggunakan hak tersebut tanpa mengingat kewajibannya, utamanya kewajiban terhadap Tuhan yang menciptakan dirinya dan juga kewajibannya terhadap manusia lain. Seringkali para penyembah hak asasi manusia terlupa bahwa dirinya adalah hamba Tuhan, bukan makhluk yang tercipta dengan sendirinya. Sebagai hamba Tuhan ia wajib menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya dan bukan semata menuntut hak belaka.
Salah satu hak asasi manusia adalah kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Negara mengakui hak tersebut. Akan tetapi ketika hak tersebut bertabrakan dengan hak manusia lain yang juga sama-sama merasa bebas untuk mengeluarkan pendapat, bagaimana? Negara memang menjamin kemerdekaan individu. Tapi kemerdekaan individu tidak boleh bertabrakan dengan kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan umum.
Hak bukanlah segalanya. Ingatlah bahwa untuk mendapatkan hak, terlebih dahulu kita harus melaksanakan kewajiban. Salah satu kewajiban tersebut adalah menjaga ketertiban umum. Bagaimana kita bertingkah laku agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat banyak. Meyakini suatu ajaran tertentu adalah hak seseorang. Akan tetapi ketika hak tersebut meresahkan masyarakat, maka adalah kewajiban negara untuk meredakan keresahan tersebut dengan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan undang-undang. Aliran sesat yang berkembang dalam suatu agama tertentu tentu menimbulkan keresahan karena merupakan penistaan terhadap agama tersebut. Sesuai hukum yang berlaku, pelaku penistaan terhadap agama dapat dijerat dengan pasal 156a Bab V KUHP tentang kejahatan terhadap ketertiban umum.
Kita hidup di Indonesia dan mesti tunduk dengan undang-undang Indonesia. Maka cara-cara kekerasan yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia tidak dapat dibenarkan. Seseorang tidak dapat begitu saja menyerang dan atau menganiaya orang lain hanya karena orang tersebut berbeda pendapat dalam beragama. Masyarakat dapat melaporkan ke pihak yang berwajib sekiranya disekitarnya terdapat ajaran aliran sesat yang meresahkan. Dan selanjutnya kewajiban aparatur hukumlah untuk menindaklanjuti laporan tersebut demi meredam keresahan masyarakat. Aparatur hukum juga mesti bertindak tegas, karena masyarakat yang resah berpotensi untuk meledakkan perlakuan anarkhis yang tentu tidak diinginkan semua pihak.

(dimuat di BanjarmasinPost)

Pengertian Trafficking yang umum dipakai di Indonesia adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi/menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi (khususnya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual). Pengertian ini diambill dari protokol PBB yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2000 silam.
Ada perbedaan mendasar antara perdagangan dan penyelundupan orang. Penyelundupan orang lebih kepada pengiriman orang secara illegal dari suatu negara ke negara lain yang menghasilkan keuntungan bagi penyelundup, akan tetapi penyelundup hanya mengirimkan orang dan tidak mempunyai sebarang tendensi apapun selain itu. Kalaupun timbul korban itu merupakan resiko dari kegiatan yang dilakukan dan bukan merupakan sesuatu yang diniarkan sebelumnya. Sementara perdagangan orang sejak awal sudah merupakan penipuan karena mengandung tujuan bahwa orang yang dikirim akan dieksploitasi sedemikian rupa, dan korban (orang yang dikirim) tidak mengetahui apa-apa mengenai tujuan tersebut. Penipuan dan pemaksaan atau kekerasan merupakan unsur yang esensiil dalam perdagangan orang .
Mereka yang tergolong rentan terjebak dalam perdagangan manusia ini adalah anak-anak dan perempuan, utamanya perempuan muda yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan tidak memiliki mata pencaharian tetap (kesulitan ekonomi) meski tidak menutup kemungkinan lelaki juga dapat terjebak. Akan tetapi biasanya yang dijadikan obyek trafficking ini adalah anak-anak dan perempuan. Hal ini dikarenakan anak-anak dan perempuan memiliki pangsa pasar yang tinggi dalam dunia perdagangan orang. Anak-anak biasanya dijual untuk dijadikan pekerja atau untuk dijual sebagai anak adopsi (ingat kasus seorang anak yang dijual, dengan mengatasnamakan adopsi, kepada sebuah keluarga Eropa). Sedangkan perempuan utamanya perempuan muda dijual sebagai komoditas untuk dunia pelacuran.
Memang propinsi Kalimantan Selatan tergolong merupakan daerah yang nyaris tidak terdengar adanya korban perdagangan perempuan, berbeda dengan propinsi lain seperti NTB dan propinsi-propinsi di Jawa. Propinsi kita ini tidak termasuk dalam tabel Daerah sumber, transit dan penerima perdagangan orang di Indonesia . Penulis sendiri selama menjadi sukarelawan (2005-2006) di penampungan para TKI bermasalah di Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur tidak pernah menemukan adanya perempuan asal Kalimantan Selatan yang terjebak. Hal ini tentu amat patut untuk disyukuri mengingat betapa besar penderitaan yang ditanggung oleh para korban trafficking. Akan tetapi kita tidak dapat terlena begitu saja. Kita harus tetap waspada utamanya para perempuan dan para orang tua untuk terus mengingatkan anaknya agar tidak mudah tergoda dengan mudahnya mendapat gaji besar dengan bekerja di luar negeri.
Modus operandi yang biasa digunakan oleh pelaku atau oknum trafficking adalah mengiming-imingi korban dengan pekerjaan yang lebih baik dengan gaji besar serta fasilitas lengkap bahkan tidak segan-segan mereka juga menawarkan pendidikan gratis diluar negeri sehingga korban merasa yakin dan tergiur. Modus seperti ini penulis alami sendiri ketika baru-baru ini bertemu seorang lelaki menyangka penulis sebagai gadis putus sekolah yang kesulitan ekonomi.
Lelaki tersebut mengaku mencari gadis-gadis muda usia 17 tahun dari Kalimantan Selatan untuk disekolahkan sekaligus dipekerjakan di Malaysia dengan gaji 3000 RM per bulan (Ringgit Malaysia, kira-kira Rp. 7.500.000). Ia mengatakan bahwa agen tempat ia bekerja bekerjasama dengan Diknas dan Deplu (departemen Luar negeri) untuk memberikan beasiswa kepada para gadis tersebut sehingga dapat melanjutkan sekolah kembali di luar negeri. Sambil bekerja, gadis-gadis itu akan disekolahkan, dan mereka juga harus menyisihkan sebanyak 2,5 persen dari gaji mereka untuk agen yang telah membantu mereka. Akan tetapi ketika penulis menanyakan apakah setelah diterima, para gadis itu harus melapor ke Diknas, lelaki itu melarang dengan alasan bahwa mereka tidak ingin merepotkan para kandidat, biar agen saja yang menangani. Dan yang makin mencurigakan adalah ketika penulis bertanya kenapa hanya perempuan muda yang dicari (penulis berpura-pura menanyakan apakah perempuan usia 35 th keatas boleh mendaftar) dan mengapa lelaki tidak, lelaki itu menjawab bahwa lapangan kerja yang tersedia memang khusus untuk perempuan muda. Sayang, ketika penulis berusaha mengorek keterangan lebih jauh, lelaki itu mengakhiri pembicaraan dengan alasan ada urusan.
Dengan demikian harus disadari dan diwaspadai bahwa para pelaku perdagangan orang (utamanya perempuan) telah mulai mengincar banua kita tercinta. Bahkan mungkin telah ada korban yang berjatuhan hanya saja tidak terekspos oleh media massa. Kita tentu tidak ingin mendengar adanya berita tragis mengenai perempuan-perempuan banua yang terjebak dalam lingkaran setan perdagangan orang. Perdagangan orang harus dihentikan. Marilah kita bersama-sama melindungi banua kita tercinta dari tangan-tangan kotor mereka yang menari diatas penderitaan orang lain. Saya dapat melakukannya. Anda dapat melakukannya. Kita dapat melakukannya.

(dimuat di Banjarmasinpost)